Oleh: Adrianus Tahu
Gema otonomi daerah telah memindahkan lokus pertarungan politik dari aras nasional ke tingkatan lokal. Idealnya, ini menjadi momentum membawa daerah menjadi selangkah lebih maju lagi. Di mana cita-cita lama untuk memaksimalkan segenap potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri tercapai. Tapi sejauh bercermin pada realita, harapan seperti itu belum sepenuhnya terwujud. Sepertinya ada problematis yang memang sudah inheren dalam penciptaan sebuah kebijakan baru, yaitu pemanfaatan celah-celah kebijakan tersebut demi pemenuhan peruntungan pribadi. Tak ayal lagi, otonomi daerah hanyalah sebuah konsensus politik antara elit politik nasional dan lokal guna meredam ekspresi ketidakpuasan masyarakat di daerah terhadap ketidakmerataan pembagian kue-kue pembangunan.
Manggarai Barat sebagai salah satu arena lokalisir konsensi politik tadi, termasuk yang strategis bagi petarung-petarung politik tingkat lokal. Di sana ada binatang langka komodo yang telah menjadi ikon pariwisata nasional bahkan dunia. Belum lagi aset-aset wisata dan potensi lokal lainnya, baik yang sudah dimanfaatkan, maupun yang baru sampai pada level potensial. Selama dua tahun kepemimpinan bupati perdana, telah terwujud beberapa pencapaian yang cukup fenomenal seperti pembangunan sarana dan pra sarana fisik pelayanan publik. Hanya patut disayangkan karena keberhasilan tersebut oleh masyarakat setempat sering diapresiasi secara berlebihan sebagai jasa rejim lokal, yang dengan sendirinya mengkerdilkan aspek kewajiban negara terhadap warganya. Hal ini memang sepenuhnya tidak salah, karena berangkat dari konsep pembangunan, yang lebih menekankan aspek fisik dan menempatkan pemerintah sebagai aktor utama.Padahal tolok ukur keberhasilan kepemimpinan sebenarnya adalah sejauh mana seluruh masyarakat lokal diberdayakan untuk aktif terlibat dalam segala lini pembangunan daerah. Keterlibatan itu diformat dalam program yang sangat terpadu dan komprenhensif, di mana masyarakat lokal disadarkan betapa mereka adalah aktor sebenarnya dari kemajuan daerah. Pemerintah daerah hanyalah agen negara yang memfasilitasi proses tersebut.
Jelang pilkada 2010, konstelasi politik lokal manggarai barat, bakal diramaikan oleh debat kusir soal track record dari setiap calon yang akan maju. Lagi-lagi perdebatan tidak akan lari jauh dari aspek relasi sang calon dengan masyarakat lokal. Menjadi peruntungan ganda bagi rejim lokal yang tengah berjalan, yaitu jalinan komunikasi politik lewat relasi personal, kultural, dan birokratis telah mengakar sangat kuat pada masyarakat pemilih. Apalagi jika diwarnai oleh sedikit money politik, yang dipoles dengan begitu tidak transparan lewat pemberian barang-barang sembako. Sementara bagi politisi lain yang belum begitu populer, strategi klasik seperti black campaign dengan referensi kebobrokan rejim lama pasti dipilih sebagai kartu truf untuk memenangkan pertarungan. Menjadi semakin tidak elegan bila diembel-embeli improvisasi janji tak pasti.
Konteks perpolitikan lokal manggarai barat akan stagnan jika bumbu-bumbu demokrasi yang mewarnai kehadiran pemimpin baru hanya mengulangi bentuk lama. Tentu saja akibat lebih lanjutnya adalah lahirnya pemimpin baru dengan gebrakan dan kebijakan klasik. Regim lokal yang mati kreasi untuk melayani publik, tetapi semakin kreatif mengisi kantong pribadi. Sangat disayangkan jika dibiarkan begitu saja terjadi. Seolah-olah Manggarai Barat kehabisan kader-kader leader yang betul-betul punya idealisme memperhatikan kepentingan rakyat. Untuk itu harus ada penyatuan persepsi dari segenap komponen masyarakat manggarai barat, baik yang di daerah maupun di luar sana, bahwa ajang pilkada kali ini bukanlah semata ruang gagah-gagahan perebutan prestasi, prestise, dan kebutuhan ekonomis, tetapi arena mempertontonkan atensi dan idealisme murni melayani masyarakat.
Pemilihan secara langsung sejatinya dijadikan momentum untuk memaksa masyarakat manggarai barat mengabaikan keterikatan politik, personal, dan kultur dengan tokoh-tokoh mapan saat ini tapi mencari dan mendukung tokoh alternatif yang lebih concern terhadap pemberdayaan masyarakat lokal. Tokoh alternatif yang dimaksud adalah, calon pemimpin yang benar-benar baru dan tidak berasal dari rejim yang tengah berkuasa. Demi menghindari pengulangan pada tataran pembuatan kebijakan dan untuk revitalisasi totalitas keberpihakan kepada rakyat manggarai barat menyeluruh. Untuk itu, dibuat sebuah mekanisme fit and propern tes yang sedemikian ketat dengan beberapa para meter seperti integritas moral baik, kapasitas intelektual memadai, dan punya grand program yang revolusioner, visioner, dan akomodatif terhadap daerah. Integritas moral bisa dilihat mulai dari lini kehidupan pribadi para calon hingga dosa masa lalu terhadap masyarakat lokal. Kemudian, kapasitas intelektual tidak hanya ditilik dari tingkatan pendidikan formal, tetapi juga sejauh mana calon tersebut mampu menerjemahkannya ke wilayah praksis, sehingga kemudian tidak menjadi pemimpin yang cuma kaya gelar akademis tapi melempem di tataran realisasi. Sementara grand program yang komprenhensif didasari oleh pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang segenap potensi dan persoalan lokal, yang memungkinkan sang calon bisa memetakan persolan dan mebuat sebuah strategi penyelesaian yang jitu.
Agar mekanisme fit and propern test betul-betul independen dan menjadi media agregasi kepentingan seluruh masyarakat Manggarai Barat, sebaiknya segenap elemen masyarakat terwakilkan di dalamnya, seperti tokoh masyarakat , tokoh agama, tokoh adat, ormas, akademisi, mahasiswa, dan LSM. Sama sekali tidak bermaksud menyepelekan peran parpol sebagai wadah penyaluran agregasi kepentingan politik. Dan juga, tidak serta-merta mendukung wacana calon independen yang tengah berkembang saat ini. Tetapi lebih sebagai bentuk kepedulian terhadap aspirasi yang tidak tertampung di wadah besar, namun sejatinya merupakan keprihatinan bersama dan urgen kedaerahan Sehingga kemudian, apa pun kendaraan politik yang dipakai oleh setiap calon, penentuan final tetaplah pada fit and propern test, sebelum mereka disandingkan di hadapan masyarakat pemilih .
Selain soal aturan main dan pelaksananya, kerangka fit and propern test juga dilengkapi dengan konsep-konsep bersama berdasarkan kajian yang mendalam dan komprenhensif tentang Manggarai barat. Konsep-konsep itu selanjutnya dikomparasikan dengan design plan dari setiap calon. Diharapkan hasil komparasi pemikiran ini memperlihatkan kapasitas, kompetensi, dan kredebilitas kepemimpinan para calon. Dengan sendirinya, akan muncul sebuah rekomendasi yang menuntun masyarakat pemilih untuk berpihak pada calon yang lebih pantas. Rekomendasi tersebut bisa saja tidak dibuat oleh tim propern and test, tetapi merupakan reaksi awal dari masyarakat pemilih dengan panduan beberapa parameter tadi. Untuk itu, proses fit and propern test harus transparan dan memungkinkan seluruh masyarakat manggarai barat bisa mengaksesnya baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sebelum sampai di sana , alangkah baiknya jika momentum pra pilkada dijadikan sebagai saat yang tepat untuk mebuat riset tentang siapa calon pemimpin alternatif manggarai barat nanti. Komponen masyarakat manggarai barat yang terdidik dan punya pemahaman politik cukup baik diharapkan menjadi garda terdepan untuk proses tersebut hingga pada tahap menyukseskannya. Pencerahan yang masuk akal terhadap masyarakat pemilih, dan strategi kampanye yang menyentuh empati adalah pilihan gerakan untuk menyukseskan calon pemimpin alternatif . Tentu hal ini sangat berat diejawantahkan, mengingat tercerai berainya masyarakat terdidik manggarai barat dalam corong dan kepentingan politik yang beragam. Tetapi apakah kepentingan politik scope terbatas itu begitu penting sehingga harus dibayar mahal oleh seluruh masyarakat manggarai barat. Bukankah lebih bijak bila dibalik yaitu kepentingan politik kecil kita dikorbankan demi sesuatu yang lebih besar yaitu masyarakat manggarai barat yang sejahtera dan berkeadilan sosial......
Gema otonomi daerah telah memindahkan lokus pertarungan politik dari aras nasional ke tingkatan lokal. Idealnya, ini menjadi momentum membawa daerah menjadi selangkah lebih maju lagi. Di mana cita-cita lama untuk memaksimalkan segenap potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri tercapai. Tapi sejauh bercermin pada realita, harapan seperti itu belum sepenuhnya terwujud. Sepertinya ada problematis yang memang sudah inheren dalam penciptaan sebuah kebijakan baru, yaitu pemanfaatan celah-celah kebijakan tersebut demi pemenuhan peruntungan pribadi. Tak ayal lagi, otonomi daerah hanyalah sebuah konsensus politik antara elit politik nasional dan lokal guna meredam ekspresi ketidakpuasan masyarakat di daerah terhadap ketidakmerataan pembagian kue-kue pembangunan.
Manggarai Barat sebagai salah satu arena lokalisir konsensi politik tadi, termasuk yang strategis bagi petarung-petarung politik tingkat lokal. Di sana ada binatang langka komodo yang telah menjadi ikon pariwisata nasional bahkan dunia. Belum lagi aset-aset wisata dan potensi lokal lainnya, baik yang sudah dimanfaatkan, maupun yang baru sampai pada level potensial. Selama dua tahun kepemimpinan bupati perdana, telah terwujud beberapa pencapaian yang cukup fenomenal seperti pembangunan sarana dan pra sarana fisik pelayanan publik. Hanya patut disayangkan karena keberhasilan tersebut oleh masyarakat setempat sering diapresiasi secara berlebihan sebagai jasa rejim lokal, yang dengan sendirinya mengkerdilkan aspek kewajiban negara terhadap warganya. Hal ini memang sepenuhnya tidak salah, karena berangkat dari konsep pembangunan, yang lebih menekankan aspek fisik dan menempatkan pemerintah sebagai aktor utama.Padahal tolok ukur keberhasilan kepemimpinan sebenarnya adalah sejauh mana seluruh masyarakat lokal diberdayakan untuk aktif terlibat dalam segala lini pembangunan daerah. Keterlibatan itu diformat dalam program yang sangat terpadu dan komprenhensif, di mana masyarakat lokal disadarkan betapa mereka adalah aktor sebenarnya dari kemajuan daerah. Pemerintah daerah hanyalah agen negara yang memfasilitasi proses tersebut.
Jelang pilkada 2010, konstelasi politik lokal manggarai barat, bakal diramaikan oleh debat kusir soal track record dari setiap calon yang akan maju. Lagi-lagi perdebatan tidak akan lari jauh dari aspek relasi sang calon dengan masyarakat lokal. Menjadi peruntungan ganda bagi rejim lokal yang tengah berjalan, yaitu jalinan komunikasi politik lewat relasi personal, kultural, dan birokratis telah mengakar sangat kuat pada masyarakat pemilih. Apalagi jika diwarnai oleh sedikit money politik, yang dipoles dengan begitu tidak transparan lewat pemberian barang-barang sembako. Sementara bagi politisi lain yang belum begitu populer, strategi klasik seperti black campaign dengan referensi kebobrokan rejim lama pasti dipilih sebagai kartu truf untuk memenangkan pertarungan. Menjadi semakin tidak elegan bila diembel-embeli improvisasi janji tak pasti.
Konteks perpolitikan lokal manggarai barat akan stagnan jika bumbu-bumbu demokrasi yang mewarnai kehadiran pemimpin baru hanya mengulangi bentuk lama. Tentu saja akibat lebih lanjutnya adalah lahirnya pemimpin baru dengan gebrakan dan kebijakan klasik. Regim lokal yang mati kreasi untuk melayani publik, tetapi semakin kreatif mengisi kantong pribadi. Sangat disayangkan jika dibiarkan begitu saja terjadi. Seolah-olah Manggarai Barat kehabisan kader-kader leader yang betul-betul punya idealisme memperhatikan kepentingan rakyat. Untuk itu harus ada penyatuan persepsi dari segenap komponen masyarakat manggarai barat, baik yang di daerah maupun di luar sana, bahwa ajang pilkada kali ini bukanlah semata ruang gagah-gagahan perebutan prestasi, prestise, dan kebutuhan ekonomis, tetapi arena mempertontonkan atensi dan idealisme murni melayani masyarakat.
Pemilihan secara langsung sejatinya dijadikan momentum untuk memaksa masyarakat manggarai barat mengabaikan keterikatan politik, personal, dan kultur dengan tokoh-tokoh mapan saat ini tapi mencari dan mendukung tokoh alternatif yang lebih concern terhadap pemberdayaan masyarakat lokal. Tokoh alternatif yang dimaksud adalah, calon pemimpin yang benar-benar baru dan tidak berasal dari rejim yang tengah berkuasa. Demi menghindari pengulangan pada tataran pembuatan kebijakan dan untuk revitalisasi totalitas keberpihakan kepada rakyat manggarai barat menyeluruh. Untuk itu, dibuat sebuah mekanisme fit and propern tes yang sedemikian ketat dengan beberapa para meter seperti integritas moral baik, kapasitas intelektual memadai, dan punya grand program yang revolusioner, visioner, dan akomodatif terhadap daerah. Integritas moral bisa dilihat mulai dari lini kehidupan pribadi para calon hingga dosa masa lalu terhadap masyarakat lokal. Kemudian, kapasitas intelektual tidak hanya ditilik dari tingkatan pendidikan formal, tetapi juga sejauh mana calon tersebut mampu menerjemahkannya ke wilayah praksis, sehingga kemudian tidak menjadi pemimpin yang cuma kaya gelar akademis tapi melempem di tataran realisasi. Sementara grand program yang komprenhensif didasari oleh pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang segenap potensi dan persoalan lokal, yang memungkinkan sang calon bisa memetakan persolan dan mebuat sebuah strategi penyelesaian yang jitu.
Agar mekanisme fit and propern test betul-betul independen dan menjadi media agregasi kepentingan seluruh masyarakat Manggarai Barat, sebaiknya segenap elemen masyarakat terwakilkan di dalamnya, seperti tokoh masyarakat , tokoh agama, tokoh adat, ormas, akademisi, mahasiswa, dan LSM. Sama sekali tidak bermaksud menyepelekan peran parpol sebagai wadah penyaluran agregasi kepentingan politik. Dan juga, tidak serta-merta mendukung wacana calon independen yang tengah berkembang saat ini. Tetapi lebih sebagai bentuk kepedulian terhadap aspirasi yang tidak tertampung di wadah besar, namun sejatinya merupakan keprihatinan bersama dan urgen kedaerahan Sehingga kemudian, apa pun kendaraan politik yang dipakai oleh setiap calon, penentuan final tetaplah pada fit and propern test, sebelum mereka disandingkan di hadapan masyarakat pemilih .
Selain soal aturan main dan pelaksananya, kerangka fit and propern test juga dilengkapi dengan konsep-konsep bersama berdasarkan kajian yang mendalam dan komprenhensif tentang Manggarai barat. Konsep-konsep itu selanjutnya dikomparasikan dengan design plan dari setiap calon. Diharapkan hasil komparasi pemikiran ini memperlihatkan kapasitas, kompetensi, dan kredebilitas kepemimpinan para calon. Dengan sendirinya, akan muncul sebuah rekomendasi yang menuntun masyarakat pemilih untuk berpihak pada calon yang lebih pantas. Rekomendasi tersebut bisa saja tidak dibuat oleh tim propern and test, tetapi merupakan reaksi awal dari masyarakat pemilih dengan panduan beberapa parameter tadi. Untuk itu, proses fit and propern test harus transparan dan memungkinkan seluruh masyarakat manggarai barat bisa mengaksesnya baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sebelum sampai di sana , alangkah baiknya jika momentum pra pilkada dijadikan sebagai saat yang tepat untuk mebuat riset tentang siapa calon pemimpin alternatif manggarai barat nanti. Komponen masyarakat manggarai barat yang terdidik dan punya pemahaman politik cukup baik diharapkan menjadi garda terdepan untuk proses tersebut hingga pada tahap menyukseskannya. Pencerahan yang masuk akal terhadap masyarakat pemilih, dan strategi kampanye yang menyentuh empati adalah pilihan gerakan untuk menyukseskan calon pemimpin alternatif . Tentu hal ini sangat berat diejawantahkan, mengingat tercerai berainya masyarakat terdidik manggarai barat dalam corong dan kepentingan politik yang beragam. Tetapi apakah kepentingan politik scope terbatas itu begitu penting sehingga harus dibayar mahal oleh seluruh masyarakat manggarai barat. Bukankah lebih bijak bila dibalik yaitu kepentingan politik kecil kita dikorbankan demi sesuatu yang lebih besar yaitu masyarakat manggarai barat yang sejahtera dan berkeadilan sosial......
Postingan
